Isu Strategis Muktamar 48 Tegaskan Pandangan dan Posisi Muhammadiyah di Tahun Politik 2024

JAKARTA– Menjelang tahun politik 2024, Muhammadiyah menegaskan posisinya dan pandangannya terhadap hal itu yang dituangkan ke dalam poin di dalam materi isu-isu strategis Muktamar ke-48 Muhammadiyah.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam acara Media Gathering, Senin (7/11) di Kantor PP Muhammadiyah di Jakarta menuturkan bahwa, masalah tahun politik 2024 tergabung dalam sembilan isu-isu strategis tentang kebangsaan.

Dalam isu suksesi kepemimpinan, Muhammadiyah memandang bahwa pemilu 2024 merupakan kontestasi yang krusial. Haedar berharap pada pemilu nanti ada suasana baru yang membedakannya dengan tahun 2019, dimana pemilu menyisakan ‘pertikaian’ yang seakan tak berujung.

“Apa sih suasana baru itu ? Pertama, kita tidak mengulangi lagi yang selama ini kita resahkan bersama, dan pembelahan politik,” ucapnya.

Menurut Haedar, cara agar kejadian serupa tidak terulang maka harus menghindari hal-hal yang membuatnya terbelah, misalnya seperti menghindarkan politisasi identitas agama, suku, ras dan golongan, bahkan ideologi tertentu. Hal-hal ini jika ditarik dalam urusan politik terlalu dalam akan menimbulkan pembelahan.

Cara selanjutnya adalah menghadirkan negara dengan segala kekuatan pranatanya, namun tidak ikut terlibat dalam kontestasi. “Ini penting agar kita tidak terlibat dalam subjektivikasi politik yang akhirnya ketika terjadi pembelahan menyebabkan negara tidak bisa menjadi kekuatan yang berwibawah,” ungkapnya.

Kewibawaan negara ini penting sebagai penengah atas terjadinya pembelahan yang menyebabkan ketidakseimbangan tubuh bangsa akibat polarisasi politik. Kewibawaan tersebut akan hilang jika negara ikut serta dalam kontestasi.

Selain itu, untuk mencegah kejadian pembelahan sebagaimana pemilu 2019, menurutnya kekuatan masyarakat seperti organisasi keagamaan, termasuk Muhammadiyah supaya menjaga jarak dari kontestasi itu. Terkait ini, Muhammadiyah konsisten berada pada posisinya menjaga jarak.

“Terakhir tentu kita ingin lahirnya para elit siapapun yang diusung partai manapun, baik di partai politik, di kekuatan-kekuatan masyarakat yang menjadi penyangga dari kontestasi, baik dari relawan maupun calon eksekutif betul-betul menjadi negarawan,” tuturnya.

“Saat ini menciptakan ruang publik untuk kontestasi 2024 itu adalah ajang para negarawan untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan diri, kelompok, kroni, dinasti dan orientasi kekuasaan yang tak berkesudahan,” tegas Haedar.

Menghadapi kontestasi politik 2024, Guru Besar Sosiologi ini mengingatkan tentang pentingnya persatuan bangsa yang satu paket dengan Bhineka Tunggal Ika. Dialektika antara perbedaan dan persatuan ini tidak mudah, oleh karena itu memerlukan manajemen.Isu Strategis Muktamar 48 Tegaskan Pandangan dan Posisi Muhammadiyah di Tahun Politik 2024

MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA– Menjelang tahun politik 2024, Muhammadiyah menegaskan posisinya dan pandangannya terhadap hal itu yang dituangkan ke dalam poin di dalam materi isu-isu strategis Muktamar ke-48 Muhammadiyah.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam acara Media Gathering, Senin (7/11) di Kantor PP Muhammadiyah di Jakarta menuturkan bahwa, masalah tahun politik 2024 tergabung dalam sembilan isu-isu strategis tentang kebangsaan.

Dalam isu suksesi kepemimpinan, Muhammadiyah memandang bahwa pemilu 2024 merupakan kontestasi yang krusial. Haedar berharap pada pemilu nanti ada suasana baru yang membedakannya dengan tahun 2019, dimana pemilu menyisakan ‘pertikaian’ yang seakan tak berujung.

“Apa sih suasana baru itu ? Pertama, kita tidak mengulangi lagi yang selama ini kita resahkan bersama, dan pembelahan politik,” ucapnya.

Menurut Haedar, cara agar kejadian serupa tidak terulang maka harus menghindari hal-hal yang membuatnya terbelah, misalnya seperti menghindarkan politisasi identitas agama, suku, ras dan golongan, bahkan ideologi tertentu. Hal-hal ini jika ditarik dalam urusan politik terlalu dalam akan menimbulkan pembelahan.

Cara selanjutnya adalah menghadirkan negara dengan segala kekuatan pranatanya, namun tidak ikut terlibat dalam kontestasi. “Ini penting agar kita tidak terlibat dalam subjektivikasi politik yang akhirnya ketika terjadi pembelahan menyebabkan negara tidak bisa menjadi kekuatan yang berwibawah,” ungkapnya.

Kewibawaan negara ini penting sebagai penengah atas terjadinya pembelahan yang menyebabkan ketidakseimbangan tubuh bangsa akibat polarisasi politik. Kewibawaan tersebut akan hilang jika negara ikut serta dalam kontestasi.

Selain itu, untuk mencegah kejadian pembelahan sebagaimana pemilu 2019, menurutnya kekuatan masyarakat seperti organisasi keagamaan, termasuk Muhammadiyah supaya menjaga jarak dari kontestasi itu. Terkait ini, Muhammadiyah konsisten berada pada posisinya menjaga jarak.

“Terakhir tentu kita ingin lahirnya para elit siapapun yang diusung partai manapun, baik di partai politik, di kekuatan-kekuatan masyarakat yang menjadi penyangga dari kontestasi, baik dari relawan maupun calon eksekutif betul-betul menjadi negarawan,” tuturnya.

“Saat ini menciptakan ruang publik untuk kontestasi 2024 itu adalah ajang para negarawan untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan diri, kelompok, kroni, dinasti dan orientasi kekuasaan yang tak berkesudahan,” tegas Haedar.

Menghadapi kontestasi politik 2024, Guru Besar Sosiologi ini mengingatkan tentang pentingnya persatuan bangsa yang satu paket dengan Bhineka Tunggal Ika. Dialektika antara perbedaan dan persatuan ini tidak mudah, oleh karena itu memerlukan manajemen yang baik.