Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan oleh Kemendikbud merupakan proses kompleks yang memerlukan penyesuaian mulai dari kebijakan, kurikulum, perangkat pembelajaran, sarana prasarana, pengembangan sistem teknologi informasi, pengelolaan data sampai sistem administrasi. Tantangan eksternal dengan adanya kebijakan MBKM ini membuat UNISA Yogyakarta harus mengembangkan suatu sistem yang memudahkan dalam pengelolaan pembelajaran di luar kampus maupun luar PT.
Unisa Yogyakarta menggelar Workshop peninjauan panduan dan sistem pengelolaan implementasi program kegiatan MBKM selama 3 hari dari tanggal 7 – 9 September 2022 di Hotel grand Rohan Yogyakarta.
Musoli, S.E., M.M selaku Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Organisasi Unisa Yogyakarta mengatakan tujuan dari Workshop ini sendiri yaitu untuk Memfasilitasi program studi dalam menyusun panduan MBKM setiap BKP MBKM. Kegiatan ini diikuti Rektor beserta seluruh jajaran kepala biro yang ada di Unisa Yogyakarta.
Career Development Center (CDC) Universitas `Aisyiyah Yogyakarta bersama RSKIA PKU Muhammadiyah Kotagede mengadakan kegiatan serah terima 3 alumni Ners Unisa Yogyakarta yang mengikuti program Magang Profesional, Senin (07/11).
3 alumni yang diterima oleh RSKIA PKU Muhammadiyah Kotagede merupakan alumni mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKes) Unisa Yogyakarta yang telah memiliki STR.
Rosiana Nur Imalah, S.Kep., Ns., M.Kep selaku koordinator CDC Unisa Yogyakarta mengucapkan terimakasih kepada pihak RSIA PKU Muhammadiyah Kotagede untuk kedua kalinya pada tahun ini menerima alumninya untuk program magang profesional.
“Sekali lagi saya ucapkan terimakasih karena sudah mempercayakan 3 alumni kami untuk mengaplikasikan ilmunya disini, dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pegawai,” tutur Oci.
Etik selaku perwakilan dari pihak RSKIA PKU Muhammadiyah Kotagede mengatakan pengalaman merekrut alumni lulusan Unisa Yogyakarta menjadi pegawai rumah sakit sangat memuaskan.
“Kalau biasanya kami membutuhkan tenaga bidan, untuk sekarang setelah perluasan lahan rumah sakit serta ada penambahan jumlah bangsal maka kami sangat membutuhkan tenaga keperawatan, dan Alhamdulillah kami masih mempunyai kerjasama dengan Unisa Yogyakarta,” ucap Etik. Deasty Nurmaguphita, M.Kep., Sp.Kep.J. Ketua Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Unisa Yogyakarta berpesan kepada pihak RSKIA Muhammadiyah Kotagede apabila ada kendala atau masalah kepada ketiga alumni bisa langsung memberitahukan kepada pihak Unisa agar bisa menjadikan bahan evaluasi untuk kedepanya.
JAKARTA– Menjelang tahun politik 2024, Muhammadiyah menegaskan posisinya dan pandangannya terhadap hal itu yang dituangkan ke dalam poin di dalam materi isu-isu strategis Muktamar ke-48 Muhammadiyah.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam acara Media Gathering, Senin (7/11) di Kantor PP Muhammadiyah di Jakarta menuturkan bahwa, masalah tahun politik 2024 tergabung dalam sembilan isu-isu strategis tentang kebangsaan.
Dalam isu suksesi kepemimpinan, Muhammadiyah memandang bahwa pemilu 2024 merupakan kontestasi yang krusial. Haedar berharap pada pemilu nanti ada suasana baru yang membedakannya dengan tahun 2019, dimana pemilu menyisakan ‘pertikaian’ yang seakan tak berujung.
“Apa sih suasana baru itu ? Pertama, kita tidak mengulangi lagi yang selama ini kita resahkan bersama, dan pembelahan politik,” ucapnya.
Menurut Haedar, cara agar kejadian serupa tidak terulang maka harus menghindari hal-hal yang membuatnya terbelah, misalnya seperti menghindarkan politisasi identitas agama, suku, ras dan golongan, bahkan ideologi tertentu. Hal-hal ini jika ditarik dalam urusan politik terlalu dalam akan menimbulkan pembelahan.
Cara selanjutnya adalah menghadirkan negara dengan segala kekuatan pranatanya, namun tidak ikut terlibat dalam kontestasi. “Ini penting agar kita tidak terlibat dalam subjektivikasi politik yang akhirnya ketika terjadi pembelahan menyebabkan negara tidak bisa menjadi kekuatan yang berwibawah,” ungkapnya.
Kewibawaan negara ini penting sebagai penengah atas terjadinya pembelahan yang menyebabkan ketidakseimbangan tubuh bangsa akibat polarisasi politik. Kewibawaan tersebut akan hilang jika negara ikut serta dalam kontestasi.
Selain itu, untuk mencegah kejadian pembelahan sebagaimana pemilu 2019, menurutnya kekuatan masyarakat seperti organisasi keagamaan, termasuk Muhammadiyah supaya menjaga jarak dari kontestasi itu. Terkait ini, Muhammadiyah konsisten berada pada posisinya menjaga jarak.
“Terakhir tentu kita ingin lahirnya para elit siapapun yang diusung partai manapun, baik di partai politik, di kekuatan-kekuatan masyarakat yang menjadi penyangga dari kontestasi, baik dari relawan maupun calon eksekutif betul-betul menjadi negarawan,” tuturnya.
“Saat ini menciptakan ruang publik untuk kontestasi 2024 itu adalah ajang para negarawan untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan diri, kelompok, kroni, dinasti dan orientasi kekuasaan yang tak berkesudahan,” tegas Haedar.
Menghadapi kontestasi politik 2024, Guru Besar Sosiologi ini mengingatkan tentang pentingnya persatuan bangsa yang satu paket dengan Bhineka Tunggal Ika. Dialektika antara perbedaan dan persatuan ini tidak mudah, oleh karena itu memerlukan manajemen.Isu Strategis Muktamar 48 Tegaskan Pandangan dan Posisi Muhammadiyah di Tahun Politik 2024
MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA– Menjelang tahun politik 2024, Muhammadiyah menegaskan posisinya dan pandangannya terhadap hal itu yang dituangkan ke dalam poin di dalam materi isu-isu strategis Muktamar ke-48 Muhammadiyah.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam acara Media Gathering, Senin (7/11) di Kantor PP Muhammadiyah di Jakarta menuturkan bahwa, masalah tahun politik 2024 tergabung dalam sembilan isu-isu strategis tentang kebangsaan.
Dalam isu suksesi kepemimpinan, Muhammadiyah memandang bahwa pemilu 2024 merupakan kontestasi yang krusial. Haedar berharap pada pemilu nanti ada suasana baru yang membedakannya dengan tahun 2019, dimana pemilu menyisakan ‘pertikaian’ yang seakan tak berujung.
“Apa sih suasana baru itu ? Pertama, kita tidak mengulangi lagi yang selama ini kita resahkan bersama, dan pembelahan politik,” ucapnya.
Menurut Haedar, cara agar kejadian serupa tidak terulang maka harus menghindari hal-hal yang membuatnya terbelah, misalnya seperti menghindarkan politisasi identitas agama, suku, ras dan golongan, bahkan ideologi tertentu. Hal-hal ini jika ditarik dalam urusan politik terlalu dalam akan menimbulkan pembelahan.
Cara selanjutnya adalah menghadirkan negara dengan segala kekuatan pranatanya, namun tidak ikut terlibat dalam kontestasi. “Ini penting agar kita tidak terlibat dalam subjektivikasi politik yang akhirnya ketika terjadi pembelahan menyebabkan negara tidak bisa menjadi kekuatan yang berwibawah,” ungkapnya.
Kewibawaan negara ini penting sebagai penengah atas terjadinya pembelahan yang menyebabkan ketidakseimbangan tubuh bangsa akibat polarisasi politik. Kewibawaan tersebut akan hilang jika negara ikut serta dalam kontestasi.
Selain itu, untuk mencegah kejadian pembelahan sebagaimana pemilu 2019, menurutnya kekuatan masyarakat seperti organisasi keagamaan, termasuk Muhammadiyah supaya menjaga jarak dari kontestasi itu. Terkait ini, Muhammadiyah konsisten berada pada posisinya menjaga jarak.
“Terakhir tentu kita ingin lahirnya para elit siapapun yang diusung partai manapun, baik di partai politik, di kekuatan-kekuatan masyarakat yang menjadi penyangga dari kontestasi, baik dari relawan maupun calon eksekutif betul-betul menjadi negarawan,” tuturnya.
“Saat ini menciptakan ruang publik untuk kontestasi 2024 itu adalah ajang para negarawan untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan diri, kelompok, kroni, dinasti dan orientasi kekuasaan yang tak berkesudahan,” tegas Haedar.
Menghadapi kontestasi politik 2024, Guru Besar Sosiologi ini mengingatkan tentang pentingnya persatuan bangsa yang satu paket dengan Bhineka Tunggal Ika. Dialektika antara perbedaan dan persatuan ini tidak mudah, oleh karena itu memerlukan manajemen yang baik.
https://www.unisayogya.ac.id/wp-content/uploads/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-08-at-08.13.33.jpeg7701024adminhttps://media.unisayogya.ac.id/wp-content/uploads/2024/01/Logo-Unisa_Horisontal_bg_putih.pngadmin2022-11-08 11:11:062022-11-08 11:11:06Isu Strategis Muktamar 48 Tegaskan Pandangan dan Posisi Muhammadiyah di Tahun Politik 2024
JAKARTA — Selain materi-materi utama, Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Surakarta tanggal 18-20 November mendatang juga akan fokus memperkuat dua program yaitu dakwah komunitas, konsep tadayun atau pandangan keagamaan dan materi isu-isu strategis aktual.
Demikian disampaikan Haedar Nashir Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara virtual pada Senin (7/11) di acara Media Gathering yang diadakan di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta.
Haedar menuturkan bahwa Muktamar Muhammadiyah dilakukan secara sistematis. Materi-materi yang dibahas dalam Muktamar 48 sudah dikirimkan tiga bulan sebelum pelaksanaan.
Guru Besar Sosiologi ini menuturkan, bahwa penguatan program dakwah komunitas di muktamar ini kemanfaatannya bukan hanya dirasakan oleh warga Muhammadiyah dan umat Islam saja, tetapi juga bagi bangsa di tengah dinamika yang dihadapinya.
Dari kacamata Haedar, di abad 21 dengan kemajuan teknologi dan modernitas akan terjadi perubahan landskap dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya bangsa.
“Indonesia yang masyarakatnya punya budaya gotong royong dan relasi sosial masyarakatnya yang kuat akan tercerabut jika komunitas ini rentan. Maka Muhammadiyah akan memperkuat komunitas ini baik di pedesaan, perkotaan sampai tempat-tempat terjauh,” ucap Haedar.
Saat ini Muhammadiyah, mungkin menjadi satu-satunya organisasi yang memiliki jaringan yang luas, kuat dan akuntabel. Jaringan yang terstruktur dengan rapi mulai dari pusat sampai ranting ini menurutnya merupakan modal besar dalam memperkuat dakwah komunitas.
Kedua, Muktamar ke-48 Muhammadiyah juga akan memperkuat konsep tadayun atau memperkuat basis, jiwa atau alam pikiran dan praktek beragama yang menjadi sumber inspirasi bagi kemajuan. “Maka di Muktamar ini kita menyusun konsep besar sebagai tindak lanjut dari Islam Berkemajuan yang disebut dengan Risalah Islam yang Berkemajuan.” Imbuhnya.
Haedar menyadari bahwa terdapat masalah-masalah tertentu di umat beragama, sebagai mana masalah-masalah yang ada di entitas lain dengan berbagai afiliasi. Adanya politik identitas, kekerasan yang dikaitkan ke agama menjadi salah satu alasan disusunnya Risalah Islam yang Berkemajuan.
“Sesungguhnya juga bahwa ada di identitas lain itu ada banyak problem juga, hanya kita mungkin saat ini tidak membuka cakrawala itu saja,” imbuhnya.
“Kita ingin energi positif itu jauh lebih dikembangkan ketimbang energi negatif. Dan agama itu punya kekuatan dahsyat, dan dia merupakan sesuatu yang sakral untuk kita jadikan sebagai energi konstruktif, dan itulah Islam Berkemajuan,” lanjut Haedar.
Oleh karena itu dirinya mengajak kepada seluruh warga bangsa memenuhi ruang publik dengan energi positif. Dalam memajukan peradaban, negara harus bersatu dengan berbagai latarbelakang berbeda, dibalut dengan kekuatan agama, makan Indonesia akan menjadi kekuatan besar.
Terakhir atau yang ketiga dalah isu-isu strategis. Haedar menjelaskan bahwa isu strategis merupakan persoalan yang diambil dan Muhammadiyah memiliki kepentingan di dalamnya, untuk memberi solusi atas persoalan tersebut. Terkait isu strategis, Muhammadiyah bukan hanya mencoba melihat secara objektif dan jernih, tapi sudah menawarkan solusi, tidak hanya menemukan masalah.
“Satu diantaranya adalah tentang rezimentasi agama. Atau rezimentasi paham agama. Ini mungkin sesuatu yang baru ketika isunya tentang radikalisme agama, ekstrimisme agama, identitas politik agama dan lain sebagainya,”ungkapnya.
Rezimentasi agama, kata Haedar, merupakan masalah di mana agama secara bias dan subyektif lalu ingin disenyawakan dengan negara dan menjadi kekuatan negara. Menurutnya, hal itu berlawanan dengan ide dan cita-cita Indonesia sebagai Negara Pancasila Darul Adhi Wa Syahadah.MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA — Selain materi-materi utama, Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Surakarta tanggal 18-20 November mendatang juga akan fokus memperkuat dua program yaitu dakwah komunitas, konsep tadayun atau pandangan keagamaan dan materi isu-isu strategis aktual.
Demikian disampaikan Haedar Nashir Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara virtual pada Senin (7/11) di acara Media Gathering yang diadakan di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta.
Haedar menuturkan bahwa Muktamar Muhammadiyah dilakukan secara sistematis. Materi-materi yang dibahas dalam Muktamar 48 sudah dikirimkan tiga bulan sebelum pelaksanaan.
Guru Besar Sosiologi ini menuturkan, bahwa penguatan program dakwah komunitas di muktamar ini kemanfaatannya bukan hanya dirasakan oleh warga Muhammadiyah dan umat Islam saja, tetapi juga bagi bangsa di tengah dinamika yang dihadapinya.
Dari kacamata Haedar, di abad 21 dengan kemajuan teknologi dan modernitas akan terjadi perubahan landskap dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya bangsa.
“Indonesia yang masyarakatnya punya budaya gotong royong dan relasi sosial masyarakatnya yang kuat akan tercerabut jika komunitas ini rentan. Maka Muhammadiyah akan memperkuat komunitas ini baik di pedesaan, perkotaan sampai tempat-tempat terjauh,” ucap Haedar.
Saat ini Muhammadiyah, mungkin menjadi satu-satunya organisasi yang memiliki jaringan yang luas, kuat dan akuntabel. Jaringan yang terstruktur dengan rapi mulai dari pusat sampai ranting ini menurutnya merupakan modal besar dalam memperkuat dakwah komunitas.
Kedua, Muktamar ke-48 Muhammadiyah juga akan memperkuat konsep tadayun atau memperkuat basis, jiwa atau alam pikiran dan praktek beragama yang menjadi sumber inspirasi bagi kemajuan. “Maka di Muktamar ini kita menyusun konsep besar sebagai tindak lanjut dari Islam Berkemajuan yang disebut dengan Risalah Islam yang Berkemajuan.” Imbuhnya.
Haedar menyadari bahwa terdapat masalah-masalah tertentu di umat beragama, sebagai mana masalah-masalah yang ada di entitas lain dengan berbagai afiliasi. Adanya politik identitas, kekerasan yang dikaitkan ke agama menjadi salah satu alasan disusunnya Risalah Islam yang Berkemajuan.
“Sesungguhnya juga bahwa ada di identitas lain itu ada banyak problem juga, hanya kita mungkin saat ini tidak membuka cakrawala itu saja,” imbuhnya.
“Kita ingin energi positif itu jauh lebih dikembangkan ketimbang energi negatif. Dan agama itu punya kekuatan dahsyat, dan dia merupakan sesuatu yang sakral untuk kita jadikan sebagai energi konstruktif, dan itulah Islam Berkemajuan,” lanjut Haedar.
Oleh karena itu dirinya mengajak kepada seluruh warga bangsa memenuhi ruang publik dengan energi positif. Dalam memajukan peradaban, negara harus bersatu dengan berbagai latarbelakang berbeda, dibalut dengan kekuatan agama, makan Indonesia akan menjadi kekuatan besar.
Terakhir atau yang ketiga dalah isu-isu strategis. Haedar menjelaskan bahwa isu strategis merupakan persoalan yang diambil dan Muhammadiyah memiliki kepentingan di dalamnya, untuk memberi solusi atas persoalan tersebut. Terkait isu strategis, Muhammadiyah bukan hanya mencoba melihat secara objektif dan jernih, tapi sudah menawarkan solusi, tidak hanya menemukan masalah.
“Satu diantaranya adalah tentang rezimentasi agama. Atau rezimentasi paham agama. Ini mungkin sesuatu yang baru ketika isunya tentang radikalisme agama, ekstrimisme agama, identitas politik agama dan lain sebagainya,”ungkapnya.
Rezimentasi agama, kata Haedar, merupakan masalah di mana agama secara bias dan subyektif lalu ingin disenyawakan dengan negara dan menjadi kekuatan negara. Menurutnya, hal itu berlawanan dengan ide dan cita-cita Indonesia sebagai Negara Pancasila Darul Adhi Wa Syahadah.
SURAKARTA—Muhammadiyah-‘Aisyiyah pada Sabtu (05/11) resmi menyelenggarakan Sidang Pleno I Muktamar ke-48 di Surakarta. Satu hal yang unik dari pelaksanaan Muktamar periode ini adalah dilakukan secara hybrid atau kombinasi online dan offline. Menurut Haedar Nashir, Muhammadiyah telah berpengalaman dalam menyelenggarakan sidang secara hybrid ini.
“Hari ini kita melakukan persidangan secara hybrid, maka insyaAllah kita sudah beradaptasi dengan ini, pembahasan dan persidangan akan berjalan lancar. Kalau pun ada kesulitan, kita akan mengatasinya dengan baik,” ucap Ketua Umum PP Muhammadiyah ini dalam acara pembukaan Sidang Pleno I
Haedar mengatakan bahwa prosesi Muktamar secara hybrid merupakan tonggak baru bagi Persyarikatan. Meski demikian, ia turut mengingatkan agar Sidang Pleno I ini mesti dikawal, bermarwah utama, memberikan uswatun hasanah, dan bermanfaat bagi semesta kehidupan.
Dalam Sidang Pleno I ini, Agus Taufiqurrahman bertindak sebagai pimpinan sidang. Kegiatan dalam sidang ini hanya mendengarkan tanggapan dari peserta Muktamar atas materi Muktamar yang telah disiapkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Adapun isi dari materi Muktamar ini meliputi laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2022, program Muhammadiyah 2022-2027, Risalah Islam Berkemajuan, dan Isu-isu Strategis Keumatan, Kebangsaan dan Kemanusiaan Universal.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyampaikan pengantar umum sebelum sidang berlangsung. Menurutnya, Muktamar secara hybrid ini merupakan pertama kali dalam sejarah Muhammadiyah. Hal ini merupakan wujud dari paham Islam Berkemajuan yang senantiasa fleksibel dan dinamis dalam merespon perubahan zaman.
“Ini merupakan pertama kali dalam sejarah Muhammadiyah, kita laksanakan sidang secara hybrid, yaitu online dan offline. Ada ratusan titik lokasi persidangan di seluruh Indonesia, semoga segalanya berjalan lancar,” ucap Mu’ti.
https://www.unisayogya.ac.id/wp-content/uploads/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-05-at-10.12.30.jpeg6831024adminhttps://media.unisayogya.ac.id/wp-content/uploads/2024/01/Logo-Unisa_Horisontal_bg_putih.pngadmin2022-11-05 14:28:412022-11-05 14:28:41Pertama Kali dalam Sejarah, Muktamar ke-48 Digelar secara Hybrid
