Wakil Menteri Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, mengtakan kendala yang dihadapi dalam persiapan pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah pemerataan tenaga kesehatan. Indonesia masih belum memiliki tenaga expert di bidang kesehatan.
”Tenaga expert ini adalah mereka yang menjaga masyarakat supaya tetap sehat. Maka pemerintah mencoba memikirkan penyediaan tenaga di bidang ini,”kata Ghufron dalam kuliah umum di STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta, Rabu (2/10).
Menurut Ghufron saat ini Indonesia masih kekurangan ribuan tenaga kesehatan. Dari kerjasama yang dilakukan PT Askes selaku BPJS Kesehatan, tercatat baru mencapai 15 ribu orang. Padahal yang dibutuhkan 80 ribu lebih tenaga pelayanan kesehatan.
Dia berharap setelah diberlakukannya BPJS tidak ada lagi diskriminasi dalam pelayanan kesehatan. Perguruan tinggi bidang kesehatan akan didorong mempersiapkan tenaga-tenaga kesehatan berkualitas.
Lulusan perguruan tinggi bidang kesehatan, tidak hanya menempati sektor-sektor pelayanan kesehatan dari pemerintah. Namun peran tenaga kesehatan di sektor swasta juga diperlukan.
Bahkan, jika terus dikembangkan Indonesia berperan dalam mengekspor tenaga pelatih atau tenaga kesehatan ke luar negeri. Kementrian Kesehatan bersama kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tengah mempersiapkan pendidikan sebagai percepatan pengembangan kualitas tenaga kesehatan.
”Terdapat tiga tungku pengembangan tenaga kesehatan diantaranya standar pelayanan, standar kompetensi dan standar pendidikan,” jelas ghufron.
Bahkan, Dikti sudah mengeluarkan lampu hijau membuka program Master (s2) Kebidanan bagi STIKES ‘Aisyiyah. Program ini bertujuan menghasilkan tenaga khusus yang terdidik di bidang kesehatan.
Ketua STIKES ‘Aisyiyah, Warsiti, S.Kp.,M.Kep., Sp.Mat menyampaikan mahasiswa harus mempersiapkan diri dan berperan aktif dalam menyongsong diterapkannya BPJS Kesehatan.