Fenomena menurunnya minat orang tua untuk menyekolahkan anak di Sekolah Dasar Negeri (SDN) semakin mengkhawatirkan. Tren ini mencerminkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan sekolah negeri.
“Fenomena ini menunjukkan ritme yang memprihatinkan. Kondisi ini mencerminkan adanya pola krisis kepercayaan yang berimplikasi menurunnya minat masyarakat pada SD Negeri,” ucap Dosen Administrasi Publik Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Gerry Katon Mahendra, Jumat (18/7/2025).
Dari perspektif administrasi dan kebijakan publik, setidaknya terdapat tiga faktor utama penurunan minat pada SD Negeri. Pertama, kualitas layanan pendidikan yang dirasa belum merata (beda daerah, beda kualitas bahkan dalam lingkup satu kota/kabupaten). Kedua, lemahnya inovasi manajemen sekolah dalam menjawab kebutuhan siswa, orang tua, dan tuntutan perkembangan zaman; dan ketiga, rendahnya kepercayaan publik/ stigma yang terbangun saat ini, akibat dari kurangnya promosi tentang keunggulan SD Negeri.
Gerry menyebut ketimpangan promosi antara sekolah negeri dan swasta terlihat jelas. Ketimpangan tampak nyata terutama dalam konteks promosi dan peningkatan kualitas. Meskipun tidak semua, dapat dilihat sekolah swasta memiliki inisiatif dan modal yang kuat untuk melengkapi fasilitas dan peningkatan SDM Guru. Hal tersebut masih ditambah dengan promosi yang gencar. Memang ada implikasinya, yakni biaya sekolah menjadi mahal. Namun, para orang tua tetap memasukkan anaknya ke SD swasta karena merasa hal tersebut sangat “worth it”. Sementara sekolah negeri terikat regulasi dan birokrasi yang sering membatasi inovasi pelayanan.
“Orang tua murid saat ini juga sudah sangat aware dan ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang berkualitas, aman, dan nyaman serta fasilitas yang baik. SD Negeri perlu berbenah secara menyeluruh, terutama fasilitas dan konsistensi kualitas pengajaran,” kara Gerry.
Gerry melihat saat ini kebijakan untuk mengatasi penurunan jumlah siswa di sekolah negeri masih belum begitu efektif. Saat ini memang sudah ada kebijakan zonasi yang secara teknis membuat persebaran siswa lebih merata. Namun, kebijakan zonasi saja tidak cukup, jika tidak diimbangi peningkatan kualitas sarpas yang memadai.
“Orang tua murid lebih memilih yang berkualitas sekalipun membayar lebih mahal. Kata kuncinya adalah, harus ditambahkan juga kebijakan dan tentu alokasi anggaran yang memadai berkaitan peningkatan kualitas secara komprehensif,” ucap Gerry.
Gerry menyebut Pemerintah daerah memiliki peran kunci untuk memastikan layanan pendidikan dasar tetap merata dan berkualitas. Pemerintah daerah wajib melakukan pemerataan guru, meningkatkan fasilitas sekolah negeri, serta membantu sekolah yang kekurangan murid dengan kebijakan afirmasi dan promosi agar akses pendidikan tetap adil bagi semua.
“Dinas pendidikan dan sekolah perlu fokus pada peningkatan kualitas pengajaran, pembaruan fasilitas, serta membangun citra positif melalui komunikasi yang transparan dan aktif,” kata Gerry.
Gerry juga menekankan branding dan komunikasi publik dari sekolah negeri perlu ditingkatkan. Setidaknya sekolah negeri bisa menunjukkan keunggulan dan prestasi secara terbuka. Selain juga memanfaatkan media sosial sekolah, serta membangun komunikasi yang aktif dan positif dengan orang tua dan masyarakat sekitar.
“Strategi jangka pendeknya meningkatkan kualitas pembelajaran dan fasilitas sekolah negeri agar menarik perhatian masyarakat. Strategi jangka panjang, reformasi manajemen pendidikan dan inovasi kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan zaman agar tetap relevan,” saran Gerry.
