Nasionalisme Ekonomi, Antara Slogan dan Keberpihakan

Glorifikasi kemandirian ekonomi nasional yang sejak awal digaungkan dan menjadi harapan masyarakat Indonesia, saat ini justru berpotensi menghadapi paradoks yang semakin terkuak kepermukaan. Narasi nasionalisme ramai riuh digaungkan ditengah podium, namun pada tataran praktis kebijakan acapkali paradigma globalisme pragmatis justru menjadi acuan esksekusi.

Dalam tataran normatif, pemerintah giat mendorong kemandirian ekonomi nasional yang meliputi kampanye penggunaan produk dalam negeri, hilirisasi industri, hingga penguatan ekonomi rakyat. Namun lagi dan lagi, dalam prakteknya kebijakan yang dihadirkan justru berpeluang membuka kran impor besar, bahkan untuk program yang dikaitkan dengan ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

Ekonomi

Dilihat secara makro, kondisi ekonomi Indonesia secara umum dianggap masih cukup stabil. Bahwa benar terdapat fluktuasi situasi dalam periode tertentu, namun pertumbuhan ekonomi masih dalam tren yang positif pada tingkatan 5 %. Konsumsi di tingkat domestik masih cukup terjaga dan sektor manufaktur masih menunjukkan daya yang cukup baik.

Dalam sektor yang lebih spesifik, misalnya dalam industri otomotif nasional, sektor ini memiliki daya kapasitas produksi yang besar (lebih dari 1 juta unit per tahun) dan mampu menyerap ratusan ribu tenaga kerja lokal yang mampu menggerakkan roda ekonomi ikutan secara masif. Potensi ini, jika dirunut secara logis dianggap mampu memenuhi kebutuhan pengembangan ekonomi nasional yang digaungkan oleh pemerintah.

Namun dengan potensi dan logika tersebut, ternyata masih belum cukup meyakinkan pemerintah untuk mendukung gerakan ekonomi kerakyatan. Salah satu program unggulan pemerintah di level desa, yang khusus menggerakkan ekonomi desa melalui sistem koperasi justru saat ini sedang dikaitkan dengan rencana impor puluhan hingga ratusan ribu kendaraan operasional dari India. Pilihan tersebut didasari oleh alasan yang cukup klasik. Harga murah dan spesifikasi khusus yang belum mampu diproduksi oleh produsen dalam negeri menjadi dasar. Jika dijabarkan secara teknokratis, alasan tersebut bisa saja masuk akal, namun secara politik-ekonomi kebijakan, situasi tersebut mengindikasikan potensi ketidakberpihakan. Saat negara membutuhkan barang dalam jumlah masif, pemerintah menganggap industri lokal-nasional bukanlah pilihan yang pantas untuk dilirik.

Keberpihakan Menjadi Fondasi Utama

Kita pahami bersama bahwa hampir tidak ada negara yang sepenuhnya autarkis (mandiri), namun semangat ekonomi nasional tidak boleh hanya riuh di podium, ini butuh keberpihakan secara strategis. Kebijakan, program dan proyek negara harus menjadi panggung utama untuk membangun kekuatan industri dalam negeri. Negara dengan segala sumber daya yang dimiliki adalah konsumen / pembeli terbesar dalam sistem ekonomi dalam negeri. Negara mampu memperbaiki ekonomi hingga memajukannya dengan keberpihakan yang dilakukan. Setiap rupiah yang dibelanjakan dan keberpihakannya menentukan siapa yang dipilih untuk tumbuh, apakah industri nasional atau industri negara lain ? jika proyek ekonomi level desa saja sudah tidak berpihak pada industri nasional dalam negeri, lantas program dan proyek mana yang akan mengakodomasinya ?

Seringkali kita rasakan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah seringkali membuat masyarakat harus lebih jauh mencerna secara mendalam. Kemandirian, nasionalisme dan berdikari sering digaungkan, namun dalam pelaksanaan, tender, dan pemenangnya adalah mereka yang mampu menciptakan produk dengan harga murah dan masif. Industri kita mungkin saja siap, namun skenario impor seringkali menjadi favorit utama untuk dipilih.

Negara akhirnya terjebak dalam pragmatisme jangka pendek. Impor dianggap solusi cepat untuk memenuhi target program, sementara pembangunan industri domestik dipandang sebagai agenda jangka panjang yang bisa ditunda. Padahal setiap keputusan impor besar hari ini adalah kesempatan industrialisasi yang hilang untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan. Jika pola seperti ini terus dibiarkan, maka cita-cita akan kemandirian dan nasionalisme masih harus bersabar untuk turun dari podium. Negara justru akan beresiko masuk dalam jebakan negara pasar besar tetapi tingkat produksi tidak tumbuh. Situasi ini menciptakan pola konsumsi yang tinggi, namun nilai ekonomi besar yang masuk ke industri justru pergi ke produsen negara luar.

Harapan kita bersama, pemerintah harus berani secara nyata merubah paradigma pengadaan barang dan jasa publik. Ubah paradigdma dari sekedar teknis belanja menjadi strategic industrial policy. Pengadaan untuk program ekonomi tingkat desa dalam bingkai usaha koperasi dapat dirancang secara bertahap melalui kontrak produksi dalam negeri. Jika memang belum mampu secara masif, dapat dilakukan secara bertahap. Pola ini justru lebih elegan dan menunjukkan keberpihakan nyata terhadap ekonomi nasional. Pola seperti ini yang umumnya dilakukan oleh negara maju dengan tekun sampai berada pada titik keberhasilan yang berkelanjutan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah soal transparansi. Publik punya hak untuk mengetahui untuk rugi perbandingan pengadaan dengan pendekatan industri lokal dan kebijakan impor. Tanpa transparansi, nasionalisme ekonomi akan selalu kalah oleh logika teknis yang tidak pernah diuji secara terbuka.

Pada akhirnya, Masyarakat juga menyadari bahwa nasionalisme tidak hanya soal seberapa keras dan lantang ia diteriakkan, namun seberapa berpihak pemerintah melaksanakannya melalui kebijakan nyata. Nasionalisme tidak boleh sekedar menjadi dekorasi dan kosmetik politik. Ia harus berdiri sebagai landasan filosifis, logika, dan eksekusi nyata. Di masa depan, Sejarah akan menunjukkan, bahwa bangsa yang besar tidak dibangun melalui jargon dan slogan, melainkan oleh keputusan kebijakan yang berpihak pada negara itu sendiri.

Gerry Katon Mahendra, S.IP., M.I.P. – Dosen Administrasi Publik UNISA Yogyakarta