Kewajiban perusahaan menyetor Dana Cadangan Pesangon ke lembaga yang ditunjuk pemerintah dinilai sebagai langkah maju untuk melindungi hak pekerja. Namun, kebijakan ini dikhawatirkan hanya memindahkan risiko jika tata kelolanya tidak dirancang dengan kuat.
Hal itu disampaikan Gerry Katon Mahendra, dosen Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, saat diwawancarai pada Rabu (18/11/2026). Ia menanggapi berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan sejak 28 Oktober 2026. Melalui Pasal 253, pengusaha wajib menyediakan Dana Cadangan Pesangon yang disetor bertahap sejak karyawan diangkat sebagai pekerja tetap. Dana itu tidak lagi disimpan perusahaan, tetapi dititipkan dan dikelola lembaga yang ditunjuk pemerintah.
“Bagi pekerja, pesangon bukan sekadar angka di slip gaji terakhir. Pesangon adalah jembatan menuju kehidupan baru. Niat pemerintah baik, tetapi pertanyaannya: apakah negara cukup kredibel memegang dana yang menjadi sandaran terakhir para pekerja?” ujar Gerry.
Menurutnya, kebijakan ini menjawab persoalan lama. Sejak era UU 13/2003, hak pesangon kerap hanya menjadi angka di atas kertas. Banyak buruh harus melalui perundingan, mediasi, hingga pengadilan hubungan industrial, tetapi tetap tidak menerima haknya karena perusahaan mengaku tidak memiliki dana. Bahkan ada perusahaan yang sengaja mempailitkan diri untuk menghindari kewajiban tersebut.
“Dengan dana yang dicadangkan sejak awal dan terpisah dari aset perusahaan, hak pekerja tidak lagi bergantung pada kondisi keuangan perusahaan di akhir masa kerja. Celah pailit buatan juga menyempit. Bagi pengusaha, beban pesangon menjadi cicilan terencana, bukan pengeluaran mendadak,” jelasnya.
Krisis Kepercayaan
Meski begitu, Gerry mengingatkan bahwa rekam jejak pengelolaan dana publik di Indonesia masih menyisakan trauma. Ia mencontohkan kasus Jiwasraya dan Asabri yang merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah, serta kasus investasi fiktif di Taspen yang membuat KPK harus memulihkan aset hingga Rp883 miliar.
“Polanya berulang: dana besar, pengawasan lemah, dan keputusan investasi berisiko yang disalahgunakan. Wajar jika pekerja khawatir,” katanya.
Kekhawatiran itu, lanjut Gerry, diperkuat oleh belum jelasnya lembaga pengelola hingga pertengahan November 2026. Peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksananya juga belum terbit, dengan masa transisi hingga Oktober 2027. Status kepemilikan dana pun belum tegas, apakah milik pekerja, pengusaha, atau negara. Undang-undang juga belum menjawab siapa yang menanggung kekurangan jika dana tidak mencukupi, misalnya saat terjadi PHK massal.
Ia juga menyoroti peringatan Apindo soal risiko arus kas bagi industri padat karya. “Jika beban setoran di muka terlalu berat, perusahaan bisa enggan merekrut pekerja tetap dan beralih ke kontrak jangka pendek. Ini justru bertentangan dengan tujuan undang-undang,” ujarnya.
Trust by Design
Gerry mendorong agar peraturan pemerintah disusun dengan prinsip trust by design, yakni kepercayaan dibangun melalui aturan yang kuat, bukan sekadar janji pejabat. Ia menawarkan sejumlah jaminan:
- dana pesangon ditegaskan sebagai dana amanah milik peserta yang terpisah dari APBN;
- setiap pekerja memiliki rekening individu yang bisa dipantau secara daring;
- fungsi pengelola, kustodian, dan pengawas dipisahkan, dengan hasil audit BPK yang dipublikasikan;
- investasi dibatasi pada instrumen berisiko rendah;
- serikat pekerja dan pengusaha dilibatkan dalam dewan pengawas;
- tersedia mekanisme penjaminan serupa LPS;
- pengusaha diberi insentif pajak;
- penyalahgunaan dana dikenai sanksi pidana berat.
“Masa transisi hingga Oktober 2027 adalah peluang penting. Pemerintah harus melibatkan serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan masyarakat sipil, sekaligus menjawab keraguan utama buruh: jika uang dititipkan ke negara, siapa yang menjamin uang itu kembali utuh?” tutup Gerry.