Ramainya pemberitaan mengenai kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami seorang pelari saat menjalani layanan sport massage di area terbuka Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, memicu diskusi luas di kalangan komunitas olahraga. Dalam kronologi yang beredar di media sosial, muncul imbauan agar para pelari lebih berhati-hati dalam memilih “fisioterapis” saat berolahraga.
GBK
Menanggapi penyamarataan istilah tersebut, kalangan akademisi dan organisasi profesi menegaskan perlunya pelurusan informasi kepada masyarakat luas. “Masyarakat perlu memahami bahwa layanan sport massage di ruang terbuka publik bukanlah praktik fisioterapi”
Secara regulasi dalam UU Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan, fisioterapis adalah tenaga kesehatan profesional yang menempuh pendidikan tinggi dan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) serta Surat Izin Praktik Fisioterapi (SIPF). Praktik kami terikat kode etik yang ketat, memiliki standar rekam medis, dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau ruang klinis yang menjamin privasi serta keselamatan pada pasien,” ujar Hilmi Zadah Faidullah, Dosen dan Peneliti Fisioterapi Regeneratif dari Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta sekaligus Kepala Bidang Riset, Inovasi, Pendidikan, dan Publikasi Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia (PP IFI), Kamis (19/11).
Hilmi menegaskan bahwa anggapan masyarakat yang menyamakan fisioterapis dengan tukang pijat atau ahli massase merupakan reduksi keilmuan yang keliru. Dalam keilmuan fisioterapi, modalitas terapi manual hanyalah sebagian kecil dari intervensi yang dilakukan Fisioterapis. Inti utama dari keilmuan fisioterapi adalah menekankan pada manajemen pada gangguan sistem gerak dan fungsi tubuh melalui latihan yang terukur dan sesuai dengan alasan klinis yang melatarbelakangi.
Layaknya dokter meresepkan obat dengan takaran miligram tertentu, fisioterapis meresepkan dosis latihan FITT-VP (frekuensi, intensitas, time, tipe, volume, dan progression) berdasarkan hasil asesmen yang tepat dan sesuai dengan prinsip biomekanika dan fisiologi klinis setiap individu.
“Fisioterapi tidak bekerja hanya menghilangkan pegal atau kelelahan sementara. Kami meresepkan dosis latihan terukur, dan secara sains regeneratif saat latihan dilakukan akan memberikan stimulus pembebanan mekanis (mechanical loading) yang tepat. Kondisi ini akan memberikan pengaruh hingga ke tingkat molekuler tubuh manusia,” jelas Hilmi.
Secara ilmiah, intervensi latihan terukur yang dirancang oleh fisioterapis memicu berbagai mekanisme biologis penting di dalam sel karena akan memicu regenerasi Jaringan dan mekanotransduksi. Pembebanan mekanis saat latihan diberikan dan manual terapi dilakukan dengan dosis yang tepat akan merangsang proses mekanotransduksi yang akan mengubah rangsangan fisik menjadi sinyal biokimia di dalam sel untuk memicu sintesis baru pada area jaringan yang cedera.
Latihan yang terukur akan merangsang sel-sel otot melepaskan anti-inflamasi yang menekan peradangan kronis, mempercepat pemulihan sel, serta memicu biogenesis mitokondria untuk membangkitkan energi pada sel. Pada kasus gangguan saraf maupun nyeri kronis, dosis gerakan spesifik memicu pembentukan jalur sinapsis baru pada sistem saraf pusat dan tepi.
Agar masyarakat tidak terjebak pada praktik ilegal yang mengatasnamakan fisioterapi—yang tidak hanya berisiko secara klinis tetapi juga rawan pelanggaran etika maupun hukum—masyarakat diimbau untuk mencermati perbedaan mendasar sebelum menerima tindakan pemulihan cedera. “Kami mendukung penuh proses penegakan hukum atas kasus pelecehan yang terjadi di GBK agar memberikan efek jera dan perlindungan bagi para pegiat olahraga. Di saat yang sama, kami mengimbau komunitas lari dan masyarakat luas untuk lebih cermat membedakan layanan massase kebugaran dengan layanan medis fisioterapi yang berizin dan berbasis ilmiah,” tutup Hilmi.